Pertanyaan Tentang Bantuan Uang Muka PNS

Jawab:


Latar belakang didirikannya BAPERTARUM-PNS dinyatakan dalam konsideransi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, yaitu sebagai upaya peningkatan  kesejahteraan  Pegawai  Negeri  Sipil untuk memiliki rumah yang layak, dengan memberikan kemampuan membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), melalui penghimpunan dana tabungan perumahan yang  merupakan  kegotongroyongan  di antara Pegawai Negeri Sipil.

 

Jawab:


Bantuan yang diberikan, yaitu:

  1. Bantuan yang tidak harus dikembalikan lagi berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993, berupa:
    a. Bantuan Uang Muka KPR bagi PNS yang belum memiliki rumah.(BUM)
    b. Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah bagi PNS yang akan membangun rumah di atas tanah sendiri.(BM)
  2. Bantuan yang harus dikembalikan lagi dalam bentuk pinjaman berbunga ringan untuk melengkapi bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2012, berupa:
    a. Tambahan Bantuan Uang Muka.(TBUM)
    b. Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membagun Rumah (TBM).
  3. Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) adalah bantuan kepada seluruh PNS yang dananya berasal dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2015 tentang Fasilitas Bantuan Perumahan PNS dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 289/KPTS/M/2015 tentang Besaran Fasilitas Bantuan Perumahan PNS.

Jawab:


Sesuai Keppres  Nomor 14 tahun 1993, syaratnya :
1. PNS golongan I-III
2. PNS memiliki masa kerja minimal 5 tahun
3. PNS belum memiliki rumah

 

Jawab:


a. Persyaratan bagi PNS yang akan memanfaatkan tambahan BUM adalah :
· Mengisi formulir permohonan Tambahan BUM yang ditandatangan pemohon dan dimintakan rekomendasi dari atasan langsung
· Fotokopi Kartu Pegawai
· Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Golongan PNS terakhir
· Fotokopi Buku Tabungan atas nama PNS.

b. Mekanisme pengajuan dananya adalah :
· Seluruh berkas Dokumen pengajuan Tambahan BUM diajukan bank pelaksana
· Dana Tambahan BUM akan cair bersamaan dengan cairnya KPR ke pengembang.

 

sumber : http://bapertarum-pns.co.id

Nah untuk Anda yang berminat melihat rumah contoh kami di Tanjung Pandan, Belitung dan mendapatkan info lebih lanjut bisa menghubungi kami di 081379689006 / 081949465961.

Terima kasih